Home opini Pilkada Papua 2018 : Anak Koteka Mempertaruhkan Harga Dirinya

Pilkada Papua 2018 : Anak Koteka Mempertaruhkan Harga Dirinya

By Unknown June 08, 2018 opini

Oleh :

Pater Dr. Neles Tebay, (ketua STF Fajar Timur di Abepura, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pemenang penghargaan Tji Hak Soon untuk keadilan dari Seul, Korea Selatan, 2013)

Pada pilkada serentak tahun 2018, akan dilaksanakan pemilihan gubernur Provinsi Papua dan pemilihan bupati di tujuh kabupaten, masing-masing di kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, Deiyai, Mimika, dan Biak-Numfor.

Bagi anak-anak koteka dimanapun mereka berada, pilkada tahun 2018 bukan hanya sekedar kesempatan untuk memilih pemimpin daerah, tetapi lebih merupakan ajang pertaruhan harga diri. Bagaimana tidak?

Pertama, pada pilkada provinsi Papua hanya dua putera koteka yang akan memperebutkan kursi gubernur Papua periode 2018-2023. Mereka adalah Lukas Enembe dan John Wempi Wetipo. Pertarungan dua anak koteka ini merupakan suatu peritiwa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah provinsi Papua. Orang koteka tentunya merasa bangga dengan peristiwa bersejarah ini sehingga akan mengikuti pilkada gubernur dengan gembira hati.

Demi penghormatan pada harga dirinya, saya percaya, anak-anak koteka tidak akan mengganggu, apalagi menghambat, pelaksanaan pilkada. Mereka akan menolak cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan kemenangan calon gubernurnya. Mereka tidak akan menodai harga dirinya dengan melakukan tindakan anarkis dan kriminal yang didorong oleh kegagalan dalam memenangkan calon gubernur yang didukungnya.

Kedua, lima dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada bupati 2018 adalah kabupaten yang hampir semua penduduknya adalah anak-anak koteka. Kelima kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, dan Deiyai. Semua calon bupati adalah anak-anak koteka. Maka bupati yang akan terpilih, entah siapa pun dia, tentunya adalah anak koteka. Semua anggota tim sukses dari masing-masing calon bupati adalah anak-anak koteka. Maka kemenangan dalam pilkada bupati, entah siapa pun dia, mesti disambut dan dirayakan bersama-sama, dengan gembira oleh semua anak koteka. Syukuran perlu diadakan dan dihadiri oleh semua anggota tim sukses. Makan bersama diadakan untuk berekonsiliasi, saling memaafkan, saling menerima satu sama lain, dan berkomitmen untuk secara bersama menata dan membangun kabupatennya.

Ketiga, apabila terjadi kekerasan antar pendukung, maka kekerasan tersebut terjadi antara sesama anak-anak koteka. Bukan orang lain tetapi anak-anak koteka sendiri yang akan menjadi korbannya. Pihak manapun tidak memperhitungkan dan menghormati pengorbanan nyawa mereka. Mereka tidak akan dihormati sebagai pahlawan atau pun martir. Sia-sialah nyawa mereka.

Dengan melakukan kekerasan, harga dirinya sebagai anak koteka akan jatuh di depan publik Papua. Maka, demi mempertaruhkan harga dirnya, saya percaya bahwa, anak-anak koteka dari masing-masing kabupaten akan melaksanakan pilkada tanpa kekerasan dan pertumpahan darah.

Keempat, orang Koteka sudah belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya seperti konflik kekerasan pada pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak. Konflik pilkada tidak membawa keuntungan bagi anak-anak koteka, kecuali kematian dan penderitaan. Mereka kini sudah menyadari bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada sebuah pilkada. Sebab itu saya sungguh percaya bahwa tidak satu pun anak koteka yang akan dikorbankan lagi oleh sesama anak koteka pada pilkada 2018.

Kelima, semua anak koteka adalah anak adat. Adatnya mengajarkan bahwa semua masalah diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan negosiasi. Perang merupakan jalan paling akhir apabila mengalami jalan buntu dan karena itu tidak ditemukan solusi yang diterima semua pihak. Sebagai anak-anak adat, saya percaya bahwa, mereka akan mendahulukan penyelesaian masalah secara damai, apabila ada masalah terkait pilkada.
Keenam, karena punya tradisi perang dan ada pengalaman konflik berdarah yang terjadi pada pilkada sebelumnya, maka semua mata kini tertuju kepada kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah anak-anak koteka. Bahkan sejumah pihak merasa kuatir dan cemas bahwa pertumpahan darah akan terjadi ketika pilkada dilaksanakan di kabupaten-Kabupaten tersebut.

Meskipun demikian, anak-anak koteka sudah belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya. Mereka juga sadar akan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Maka apabila ada masalah terkait pilkada anakanak koteka akan menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Mereka akan membuktikan dirinya sebagai pencinta perdamaian, maka akan melaksanakan pilkada secara damai.

Ketujuh, orang koteka tentu akan menuntut keadilan ketika martabat kemanusiaannya dilecehkan dalam pilkada dan merasa diperlakukan secara tidak adil. KPUD dan PANWAS dapat menjadi pemacu perdamaian atau pemicu konflik berdarah. Bagaimana KPUD dan PANWAS melaksanakan tugasnya masing-masing turut menentukan muncul-tidaknya konflik kekerasan. Oleh sebab itu, KPUD dan PANWAS mesti bersikap netral, transparan, adil, dan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang.

Kedelapan, belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, kalau ada pihak yang tidak menerima hasil pilkada, maka masalahnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sudah dilakukan selama ini sehingga mereka akan melanjutkan hal ini. Sebab itu mereka tidak akan saling memprovokasi untuk berperang dan saling membunuh antar sesama anak-anak koteka. Mereka akan membuktikan bahwa masalah pilkada dapat diselesaikan secara damai dengan menempuh jalur hukum yakni membawa masalah pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menerima keputusan MK, entah apapun isinya. (Penulisnya adalah, ketua STF Fajar Timur di Abepura, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pemenang penghargaan Tji Hak Soon untuk keadilan dari Seul, Korea Selatan, 2013)

TAG opini