TNI Bantu Kepolisian Untuk Mengamankan Pilkada di Papua
By Unknown June 08, 2018 hukum-kriminal , papua , politik
JAYAPURA - Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor
Jenderal TNI George Elnadus Supit menyakinkan pemerintah soal pengamanan
menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Papua.
Dalam rapat
koordinasi pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan
wakil bupati, di Jayapura, Jumat (8/6/2018), George menyampaikan TNI dan
Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada di Papua.
"Namanya pesta
demokrasi harus dijalankan dengan gembira untuk memilih pemimpin kita lima
tahun ke depan, sehingga harapan kami semua kegiatan Pilkada tahun ini dapat
berjalan aman, lancar dan sukses dan yang lebih penting damai," katanya.
Sesuai peta politik,
ujar ia, kerawanan ada di Kabupaten Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah dan
Jayawijaya, termasuk daerah pegunungan yang notabennya sampai saat ini masih
ada kelompok separatis yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian atau bencana
bagi pelaksanaan Pilkada.
"Kalau kita
tidak waspadai ini tentunya sangat berbahaya. Tentunya yang memiliki kewenangan
dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilkada harus dapat melaksanakan itu
sebaik-baiknya," ujarnya.
Dalam hal
pengamanan, kata ia, Kodam XVII/Cenderawasih sudah siap dalam pengamanan dengan
cara memberi bantuan kekuatan kapada Kepolisian (Polda Papua). "Semua
kekuatan Kodam kami proyeksikan untuk itu," ujarnya.
Saat ini kekuatan
personil yang sudah disiapkan kurang lebih 3200 sekian orang. Sebab
perkembangan situasi yang menonjol jelang Pilkada ada terjadi di Mimika
(pembakaran posko salah satu kandidat), Mameramo Tengah (Kantor KPU dan Panwas
dibakar), dan Paniai (pelemparan rumah salah satu calon).
"Ini
contoh-contoh kerawanan yang terjadi, kalau tidak diantisipasi sebelumnya
mungkin akan lebih parah, belum lagi konflik yang terjadi baik secara
perorangan maupun kelompok," katanya.
Menanggapi itu,
Pangdam George Elnadus Supit mengimbau masyarakat, peserta pilkada, partai
politik pendukung, dan para pendukung calon untuk menahan diri. Disamping
itu, KPU dan Panwas juga harus serius dalam menjalankan tugas-tugas.
"Kalau tidak
bertanggungjawab maka yang terjadi seperti itu, rakyat yang jadi korban. Hal
ini yang kami tidak inginkan, jangan benturkan rakyat dengan aparat
keamanan," ujarnya.
Di tempat yang sama,
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pilkada merupakan momentum
yang baik bagi kepolisian, namun tidak lebih kepada yang sifatnya teknis
pengamanan.
"Mungkin kami
lebih kepada yang sifatnya makro agar semua pihak bisa sama-sama bangun
kesepahaman menghadapi pilkada serentak agar aman, damai, demokrastis dan
bermartabat," kata Boy.
Menurut ia, segala
upaya sudah dilakukan. Intinya, Kepolisian ingin bersama membangun komitmen
dengan tekadkan, Pilkada ini harus aman, damai, demokratis dan bermartabat
karena semua pihak memiliki peranan itu.
"KPU, Bawaslu
dan para bupati harus bisa mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku demokrasi
yang demokratis," ujarnya. (Ist)
KPU Provinsi Sudah Didistribusikan Logistik Pilkada di KPU Kabupaten/Kota
By Unknown June 08, 2018 papua , politik

JAYAPURA,- Logistik surat suara
untuk Pilkada Gubernur Papua telah berada di masing masing KPU kabupaten kota.
Demikian disampaikan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, pada Rapat Koordinasi
Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati di Provinsi Papua, berlangsung di Jayapura, Jumat (7/6).
Adam
menyebutkan, untuk logistik tinta dan segel baru saja diserahkan ke KPU di 28
kabupaten dan 1 kota. Sementara untuk kotak suara dan bilik serta formulir
berita acara nanti akan diserahkan pada tanggal 10 Juni itu sudah tiba di
kabupaten masing masing," ujar Adam.
Adam menjelaskan, surat suara dicetak dan dihitung berdasarkan jumlah pemilih serta ada kelebihan untuk menjaga jangan sampai ada kerusakan dan lain lain.
"Nanti setelah disortir ada kelebihan atau rusak itu akan segera dibuat berita acara untuk kemudia dimusnahkan. Saat ini, surat suara sementara dalam proses lipat di KPU kabupaten/kota.
Adam mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur, pihaknya telah bekerja maksimal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan sebelum rapat koordinasi dilakukan (hari ini), pihaknya telah lebih dulu melakukan pengecekan ke KPU di setiap kabupaten kota. Mulai dari penyelenggara di TPS semua telah terbentuk sampai kepada surat suara juga telah didistribusikan dan saat ini telah dilakukan pelipatan dan sortir.
"Jadi tinggal tinta, hologram dan segel nanti tanggal 10 baru kita serahkan sekaligus kotak suara dan bilik beserta berita acaranya. Sedangkan kebutuhan lainnya seperti tali untuk pembiayaan diserahkan ke KPU kabupaten/kota," jelasnya.
Adapun jumlah surat suara yang dikeluarkan yaitu sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni sebanyak 3,4 juta pemilih ditambah 2,5 persen.
Disinggung soal adanya beberapa kabupaten yang situasi keamanannya yang tidak kondusif apakah akan berpengaruh dalam pelaksanaan Pilkada semisal kabupaten Mimika, Pegunungan Bintang, Paniai, Puncak? Adam menegaskan, itu bukan menjadi ranah KPU
"Ya untuk masalah keamanan itu menjadi tanggung jawab pihak keamanan dan juga pemerintah kabupaten masing masing. Pada intinya pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni 27 juni mendatang," tukas Adam
Selain pilkada gubernur, pilkada serentak di Papua ini juga akan digelar di tujuh kabupaten antara lain kabupaten Biak Numfor, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, Mimika dan Deyai. Dari tujuh kabupaten tersebut terdapat empat calon tunggal yaitu kabupaten Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, Jayawijaya. (ist)
Pemuda Papua Tolak Oragnisasi Radikal Di Tanah Papua
By Unknown June 03, 2017 hukum-kriminal , politik

JAYAPURA, Pemuda papua dan Mahasiswa generasi muda, yang tergabung dalam Gemapi di tanah Papua secara tegas menyatakan menolak organisasi organisasi radikal untuk hidup di tanah Papua. Penolakan ini disampaikan Ketua Umum Gemapi, Habelino Sawaki dalam jumpa persnya Rabu kemarin di sekretariat Gemapi.
" Kami meminta kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang melawan Pancasila, metode akitasi adalah cara untuk merekrut anggota org
Habelino juga meminta para Pemuda untuk bersatu untuk bagian yang sama walaupun kita berbeda politik.
Selain itu diharapkan, pemerintah untuk melihat kembali terkait kurikulum yang ada di sekolah-sekolah.
"Ancaman sekarang itu radikalisme, Narkoba adalah paling berbahaya, Selama ini kita berbicara tentang HAM namun kita lupa bahwa ancaman yang nyata adalah hal di atas," ujar Habelino
Lebih lanjut dikatakannya, radikalisme ini adalah bom waktu buat kita yang ada di Papua ini dan bibitnya sudah ada contohnya, cara berpikir, pendidkan, pemahaman.
Ditegaskannya, tempat produksi penjahat itu adalah mulai dari Kampus Universitas Cenderawasih dan kita bisa lihat sendiri kenyataan yang berada saat ini.
Lanjutnya, Saat ini dibutuhkan peran penting bagi Mahasiswa dan Pemuda dalam mengatasi RADIKALISME di Indonesia. Guna menciptakan kerukunan itu, Mahasiswa dan Pemuda bisa berperan aktif atas hal itu Mereka bisa memberikan gagasan-gagasan untuk diimplementasikan di masyarakat, sebab di kawasan Indonesia masih banyak terjadi konflik. GEMAPI merasa perlu dilakukan pertemuan-pertemuan juga secara berkala oleh Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi pemuda. (Bambe)


















