JAYAPURA - Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit menyakinkan pemerintah soal pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Papua. 

Dalam rapat koordinasi pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, di Jayapura, Jumat (8/6/2018), George  menyampaikan TNI dan Polri  siap mengamankan pelaksanaan Pilkada di Papua.

"Namanya pesta demokrasi harus dijalankan dengan gembira untuk memilih pemimpin kita lima tahun ke depan, sehingga harapan kami semua kegiatan Pilkada tahun ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses dan yang lebih penting damai," katanya.

Sesuai peta politik, ujar ia, kerawanan ada di Kabupaten Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya, termasuk daerah pegunungan yang notabennya sampai saat ini masih ada kelompok separatis yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian atau bencana bagi pelaksanaan Pilkada.

"Kalau kita tidak waspadai ini tentunya sangat berbahaya. Tentunya yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilkada harus dapat melaksanakan itu sebaik-baiknya," ujarnya.

Dalam hal pengamanan, kata ia, Kodam XVII/Cenderawasih sudah siap dalam pengamanan dengan cara memberi bantuan kekuatan kapada Kepolisian (Polda Papua). "Semua kekuatan Kodam kami proyeksikan untuk itu," ujarnya.

Saat ini kekuatan personil yang sudah disiapkan kurang lebih 3200 sekian orang. Sebab perkembangan situasi yang menonjol jelang Pilkada ada terjadi di Mimika (pembakaran posko salah satu kandidat), Mameramo Tengah (Kantor KPU dan Panwas dibakar), dan Paniai (pelemparan rumah salah satu calon).

"Ini contoh-contoh kerawanan yang terjadi, kalau tidak diantisipasi sebelumnya mungkin akan lebih parah, belum lagi konflik yang terjadi baik secara perorangan maupun kelompok," katanya.

Menanggapi itu, Pangdam George Elnadus Supit mengimbau masyarakat, peserta pilkada, partai politik pendukung, dan para pendukung calon untuk menahan diri. Disamping itu, KPU dan Panwas juga harus serius dalam menjalankan tugas-tugas.

"Kalau tidak bertanggungjawab maka yang terjadi seperti itu, rakyat yang jadi korban. Hal ini yang kami tidak inginkan, jangan benturkan rakyat dengan aparat keamanan," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Kapolda Papua  Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pilkada merupakan momentum yang baik bagi kepolisian, namun tidak lebih kepada yang sifatnya teknis pengamanan. 

"Mungkin kami lebih kepada yang sifatnya makro agar semua pihak bisa sama-sama bangun kesepahaman menghadapi pilkada serentak agar aman, damai, demokrastis dan bermartabat," kata Boy.

Menurut ia, segala upaya sudah dilakukan. Intinya, Kepolisian ingin bersama membangun komitmen dengan tekadkan, Pilkada ini harus aman, damai, demokratis dan bermartabat karena semua pihak memiliki peranan itu. 

"KPU, Bawaslu dan para bupati harus bisa mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku demokrasi yang demokratis," ujarnya. (Ist)

MANOKWARI- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak seluruh elemen masyarakat menolak keberadaan organisasi masyarakat (ornas) radikal di Provinsi Papua Barat.
Ditegaskannya, kelompok radikalisme atau kelompok garis keras yang ingin mengganti Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan ingin menghancurkan kebhinekaan, harus ditolak.

“Ini menjadi tanggung jawab anak bangsa, termasuk pejabat, pimpinan daerah, gubernur dan wakil gubernur dan seluruh jajaran yang ada,” kata Mandacan kepada para wartawan usai memimpin apel perdana di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (29/5).
Ia mengatakan, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Diungkapkan Mandacan, keberadaan ormas radikal di Papua Barat jika diketahui pihak mana pun harus segera dilaporkan ke pihak berwajib agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Untuk itu, Gubernur berharap masyarakat bisa bekerja sama untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa. [Ist]

JAYAPURA,  Pemuda papua dan Mahasiswa generasi muda, yang tergabung dalam Gemapi di tanah Papua secara tegas menyatakan menolak organisasi organisasi radikal untuk hidup di tanah Papua. Penolakan ini disampaikan Ketua Umum Gemapi, Habelino Sawaki dalam jumpa persnya Rabu kemarin di sekretariat Gemapi.

" Kami meminta kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang melawan Pancasila, metode akitasi adalah cara untuk merekrut anggota org
Habelino juga  meminta para Pemuda untuk bersatu untuk bagian yang sama walaupun kita berbeda politik.
Selain itu diharapkan,  pemerintah untuk melihat kembali terkait kurikulum yang ada di sekolah-sekolah.
"Ancaman sekarang itu radikalisme, Narkoba adalah paling berbahaya, Selama ini kita berbicara tentang HAM namun kita lupa bahwa ancaman yang nyata adalah hal di atas," ujar Habelino
Lebih lanjut dikatakannya,  radikalisme ini adalah bom waktu buat kita yang ada di Papua ini dan bibitnya sudah ada contohnya, cara berpikir, pendidkan, pemahaman.
Ditegaskannya, tempat produksi penjahat itu adalah mulai dari Kampus Universitas Cenderawasih dan kita bisa lihat sendiri kenyataan yang berada saat ini.
Lanjutnya,  Saat ini dibutuhkan peran penting bagi Mahasiswa dan Pemuda dalam mengatasi RADIKALISME di Indonesia. Guna menciptakan kerukunan itu, Mahasiswa dan Pemuda bisa berperan aktif atas hal itu Mereka bisa memberikan gagasan-gagasan untuk diimplementasikan di masyarakat, sebab di kawasan Indonesia masih banyak terjadi konflik. GEMAPI merasa perlu dilakukan pertemuan-pertemuan juga secara berkala oleh Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi pemuda. (Bambe)

 DEIYAI -  Gubernur Provinsi papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah , No 15 tahun 2016,  tentang Larangan Menjual Miras di tanah papua, namun terlihat, banyak oknum yang  Mengedarkan  Miras  sehingga banyak  orang atau para pemuda yang selalu  Mengkonsumsi Minuman Keras.    dan juga telah mengeluarkan sebuah peraturan daerah namun Masih belum  Tegakkan  dan Tindak Lanjuti di Tingkat Kabupaten/ Kota  di Provinsi Papua. 

Hal tersebut di sampaikan,  Ketua Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI)  GKI Kingmi Klasis Tigi Barat,  Yance Pekei.

 Ia Menuturkan,  Saat  ini,  di Kabupaten Deiyai,  Banyak  oranmg  yang menjual, Mengedarkan secara diam- diam sehingga banyak pamuda yang selalu  Mengkonsumsi Minuman Keras.   sehingga, tampaknya  sesuai dengan peraturan daerah yang di kelurakna dari provinsi papua, belum di tindaklanjuti untuk di tegahkan di tingkat  Kabupaten/Kota termasuk kabupaten Deiyai.  

"akibat mengkonsumsi Banyak Kaum Muda yang menjadi Korban  meninggal dan juga  terjadi  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kematian Meningkat,  Anak-anak Usia sekolah, putus sekolah dan banyak dampak buruk.   sehingga, massa depan,   Keluarga dan Masa Depannya kaum muda akan hancur."terangnya. 

oleh sebab itu, Ia menegaskan,  kepada  Pimpinan Daerah Kabupaten Deiyai, Sesuai dengan peraturan daerah yang dikeluarkan Provinsi,  Pimpinan daerah bersama para tokoh  dapat segera di tegahkan untuk memberantas peredaraan Miras di daerah Deiyai dan sekitarnya agar jangan lagi yang menjual barang haram ini.  jika dibiarkan dan tidak ditegahkan  pemebrantasan Miras  maka   tingkat kriminal akan meningkat dan juga korban miras akan meningkat dan juga akan  bermunculan banyak  dampak buruk, akibat konsumsi Miras  pula di daerah ini.  

oleh sebab itu, Yance,  selaku tokoh pemuda Gereja,  sangat Prihatin dengan kondisi dimaksud, di daerah ini.  karena bicara soal  Sumber Daya Manusia Deiyai , namun banyak generasi Muda yang  sedang Terjerumus dalam konsumsi Miras, sehingga  pada akhirnya merugikan Diri sendiri, Keluarga dan Sesama.  untuk  itu,  dirinya, memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, khususnya, dan Meepago, Pada Umumnya, Sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur provinsi papua, Lukas Enembe, Tindak Lanjuti dan ditegahkan sesuai peraturan dimaksud, agar tidak menjual dan juga  dapat selamatkan manusia papua khususnya manusia Deiyai dari bahaya Miras di daerah ini. (dom)